JAKARTA - Legitimasi sebuah negara demokrasi tidak hanya diukur dari hasil akhir perolehan suara, melainkan dari sejauh mana proses pencapaiannya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Dalam upaya memperkokoh fondasi tersebut, sinergi antara lembaga pengawas dan dunia akademik menjadi krusial untuk menyelaraskan persepsi mengenai standar pengawasan yang ideal. Fokus utama kini diarahkan pada penguatan integritas melalui pemahaman mendalam tentang keadilan prosedural, sebuah konsep yang memastikan setiap tahapan pemilu bebas dari intervensi. Langkah ini menjadi krusial bagi penyelenggara di tingkat daerah untuk menjamin bahwa gerbang demokrasi yang sedang dibangun benar-benar bermartabat dan memiliki kepercayaan publik yang kuat.
Sinergi Akademis dan Penyelenggara Pemilu di Ruang Digital
Pentingnya pemahaman kolektif mengenai kualitas demokrasi membawa para pemangku kepentingan dalam satu forum diskusi strategis. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, Tamri, menghadiri Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Nasional secara daring melalui platform Zoom Meeting, pada Kamis. Seminar nasional ini mengangkat tema “Pemilu Sebagai Gerbang Menuju Negara Demokrasi Modern” dan diikuti oleh akademisi, penyelenggara pemilu, mahasiswa, serta pemerhati demokrasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya pemilu yang berintegritas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan negara demokrasi modern yang berkeadilan. Seminar juga menjadi ruang diskusi strategis antara penyelenggara pemilu dan kalangan akademik dalam membangun sistem demokrasi yang semakin matang dan berkualitas. Pertemuan lintas sektor ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi pemikiran yang dapat diimplementasikan dalam pengawasan di lapangan.
Keadilan Prosedural Murni sebagai Fondasi Utama
Sorotan utama dalam seminar ini tertuju pada konsep fundamental penyelenggaraan pemilu yang sehat. Salah satu narasumber utama dalam seminar tersebut adalah Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Puadi. Dalam paparannya, Puadi menjelaskan secara mendalam mengenai konsep keadilan prosedural murni dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, aspek ini adalah ruh dari sebuah kontestasi politik yang sehat.
Keadilan prosedural merupakan prinsip fundamental yang menuntut agar setiap tahapan pemilu dilaksanakan secara jujur, transparan, dan setara, tanpa adanya manipulasi, tekanan, maupun intervensi dari kepentingan tertentu. Puadi menegaskan bahwa apabila prosedur dalam penyelenggaraan pemilu telah tercemar, maka hasil pemilu berpotensi kehilangan legitimasi, baik secara moral maupun politik. Hal ini dapat berdampak serius terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi dan institusi penyelenggara pemilu.
Tanggung Jawab Kolektif dalam Menjaga Gerbang Demokrasi
Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan formal, namun keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Lebih lanjut, Puadi juga menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga integritas dan kemurnian pemilu. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga kualitas demokrasi tidak hanya berada di pundak lembaga pengawas semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Visi mengenai demokrasi modern yang bermartabat hanya bisa dicapai melalui pengawasan kolektif. “Gerbang demokrasi harus dijaga secara kolektif. Jika fondasi demokrasi kuat, maka negara akan mampu melangkah menuju demokrasi modern yang bermartabat dan berkeadilan,” ujar Puadi dalam pemaparannya. Pesan ini menekankan bahwa publik bukan sekadar objek pemilu, melainkan subjek yang aktif menjaga kemurnian suara mereka.
Komitmen Pengawasan Berbasis Keadilan di Provinsi Lampung
Dari perspektif penyelenggara di daerah, materi yang disampaikan dalam seminar tersebut menjadi bekal substansial dalam menjalankan tugas-tugas lapangan yang dinamis. Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Tamri, menyambut baik pelaksanaan seminar nasional tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat perspektif penyelenggara pemilu daerah terhadap nilai-nilai demokrasi, integritas, serta pentingnya pengawasan yang berlandaskan keadilan prosedural.
Tamri menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di daerah, sejalan dengan prinsip-prinsip yang disampaikan dalam seminar. Pemahaman terhadap keadilan prosedural akan menjadi standar operasional bagi jajaran pengawas di tingkat kabupaten hingga desa di seluruh Bumi Ruwa Jurai.
Legitimasi Pemilu Melalui Transparansi dan Partisipasi
Keberhasilan demokrasi di daerah sangat bergantung pada seberapa patuh penyelenggara terhadap aturan yang berlaku. “Seminar ini memberikan penguatan substansi bagi kami di daerah, khususnya dalam memahami pentingnya keadilan prosedural sebagai kunci utama menjaga legitimasi pemilu. Bawaslu Provinsi Lampung berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan, transparan, dan berkeadilan demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas,” ujar Tamri.
Ia juga menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya, pengawasan partisipatif menjadi salah satu elemen penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dengan keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat, Bawaslu Lampung optimis bahwa setiap kontestasi politik yang berlangsung dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat di mata rakyat.